۞ Ψ§ΩΨ³َّΩΩΩΩΩΩΩΨ§َΩ
ُ ΨΉَΩَΩْΩΩΩΩΩΩΩُΩ
ْ
ΩَΨ±َΨْΩ
َΩΩΨ©ُ Ψ§ΩΩΩΩΩΩΩِ ΩَΨ¨َΨ±َΩَΨ§ΨͺُΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩُ ۞
۞ Ψ¨Ψ³ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Ψ§ΩΩّΩΩΩΩ
Ψ§ΩΨ±ّΨΩ
ٰΩ
Ψ§ΩΨ±ّΨΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
۞
-----------------------------------------------------------------------
SEJARAH SINGKAT KABUPATEN SIGI DISAMPAIKAN PADA UPACARA HUT II KABUPATEN SIGI
SEJARAH SINGKAT KABUPATEN SIGI DISAMPAIKAN PADA UPACARA HUT II KABUPATEN SIGI
- A. MASA SEBELUM HINDIA BELANDA
PADA MASA SEBELUM HINDIA BELANDA
DIWILAYAH INI YAKNI KHUSUSNYA DI WILAYAH LEMBAH PALU BAGIAN SELATAN
TELAH TERDAPAT BEBERAPA KERAJAAN YANG DIKENAL ANTARA LAIN :
- KERAJAAN SIGI DOLO
- KERAJAAN KULAWI.
SELAIN KERAJAAN TERSEBUT DIATAS MASIH
ADA LAGI KERAJAAN LAIN YANG PERLU DITELITI SECARA MENDALAM
KEBERADAANNYA, TEMPAT PEMERINTAHANNYA DAN HUBUNGANNYA DENGAN KERAJAAN
TERSEBUT DIATAS.
GELAR PEJABAT PEMERINTAH PADA WAKTU ITU DISEBUT : MAGAU, MADIKA, LANGGA NUNU, GALARA, PABISARA, DAN LAIN-LAIN.
STRUKTUR, NAMA DAN JABATAN APARAT
KERAJAAN DAN JUMLAH DEWAN ADAT DITETAPKAN MENURUT KONDISI, BAHASA DAN
ADAT ISTIADAT YANG BERLAKU DAN MEMBUDAYA OLEH MASYARAKAT PADA DAERAHNYA
MASING-MASING, ADA YANG SAMA DAN ADA PULA YANG BERBEDA.
- B. MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA
KEDATANGAN BANGSA BELANDA DENGAN MAKSUD
MENJAJAH DAERAH INI DISAMBUT DENGAN PERLAWANAN OLEH RAJA-RAJA BERSAMA
RAKYATNYA, SEHINGGA PERANG PUN TIDAK TERHINDARKAN. SEJARAH MENCATAT
PECAHNYA PERANG DIBEBERAPA TEMPAT, DIMANA RAKYAT MELAKUKAN PERLAWANAN
TERHADAP KOLONIAL BELANDA, SEPERTI : PERANG SIGI DOLO, PERANG KULAWI,
PERANG PALU, PERANG TATANGA DAN LAIN – LAIN.
PEMERINTAH HINDIA BELANDA DENGAN POLITIK “ DEVIDE ET IMPERA” ATAU
POLITIK ADU DOMBA TERHADAP KERAJAAN –KERAJAAN TERSEBUT, BERTUJUAN UNTUK
MELEMAHKAN DAN MELUMPUHKAN KEKUATAN RAJA-RAJA. PERANG TERSEBUT DIAKHIRI
DENGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN YANG DIKENAL DENGAN “KORTE VORKLARING” YANG INTINYA ADALAH : PENGAKUAN TERHADAP KEKUASAAN BELANDA ATAS WILAYAH-WILAYAH KERAJAAN.
SETELAH WILAYAH-WILAYAH DITAKLUKAN, DAN
BERDASARKAN DESENTRALISASI WET 1904, MAKA SELURUH DAERAH KEKUASAAN
RAJA-RAJA TERSEBUT DIJADIKAN WILAYAH ADMINISTRATIF BERUPA DISTRIK DAN
ONDER DISTRIK. DARI BEBERAPA DISTRIK INI BERGABUNG MENJADI WILAYAH
SWAPRAJA ATAU LANDSCHEP ( ZELL GHURTURENDE LANDSCHAPPEND) SEBAGAI DASAR UNTUK MENGATUR PEMERINTAHAN SENDIRI YANG MULAI BERLAKU PADA TAHUN 1927 DAN KEMUDIAN DIUBAH TAHUN1938 DENGAN NAMA “ ZELFBESTUURSREGELEN”.
DALAM PERKEMBANGAN SELANJUTNYA DAERAH DONGGALA DIJADIKAN AFDEELING DONGGALA YANG ANTARA LAIN MELIPUTI :
- ONDERAFDEELING PALU
- LENDSCHAP KULAWI BERKEDUDUKAN DI KULAWI
- LENDSCHAP SIGI DOLO BERKEDUDUKAN DI BIROMARU
- LENDSCHAP PALU BERKEDUDUKAN DI PALU
- C. MASA PEMERINTAHAN JEPANG
PADA MASA PENDUDUKAN TENTARA JEPANG
TAHUN 1942 S/D 1945 KEKEUASAAN PEMERINTAHAN, BERADA DIBAWAH PEMERINTAHAN
BALA TENTARA JEPANG. PEMERINTAHAN PENDUDUK JEPANG MELANJUTKAN STRUKTUR
PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT VERSI PEMERINTAH BELANDA DALAM BIDANG
DEKONSENTRASI DENGAN PEMAKAIAN ISTILAH DALAM BAHASA JEPANG.
PEMERINTAHAN YANG OTONOM DAPAT DIKATAKAN
TIDAK ADA SAMA SEKALI KARENA PEMERINTAHAN JEPANG MELARANG KEHIDUPAN
POLITIK BAGI RAKYAT INDONESIA. PEMERINTAH JEPANG HANYA MELAKSANAKAN
BIDANG DEKONSENTRASI BERDASARKAN OSAMU SOIREI NOMOR 12
DAN 13 TAHUN 1943. OLEH KARENA MASA PENDUDUKAN JEPANG HANYA DALAM WAKTU
YANG SINGKAT, MAKA PERATURAN STRUKTUR PEMERINTAHAN HAMPIR TIDAK ADA YANG
MENGALAMI PERUBAHAN.
D. MASA NEGARA KESATUAN RI DAN MASA PERALIHAN
PADA MASA NEGARA KESATUAN RI, KABUPATEN
SIGI SEBELUM TERBENTUK MENJADI SEBUAH KABUPATEN MASIH MERUPAKAN BAGIAN
DARI KABUPATEN DONGGALA.
SEIRING DENGAN BERJALANNYA WAKTU SERTA
ADANYA ASPIRASI DAN KEINGINAN UNTUK MEMISAHKAN DIRI DARI KABUPATEN
DONGGALA, SEBAGAI KONSEKUENSI ATAS TUNTUTAN DAN NUANSA OTONOMI DAERAH.
MAKA PERJUANGAN UNTUK MEMBENTUK SEBUAH KABUPATEN DIAWALI DENGAN :
- TERBENTUKNYA FORUM KOMUNIKASI PEMEKARAN KABUPATEN MELALUI SK PENGURUS NOMOR: 09/FKKP/VII/2003 TANGGAL 26 JULI 2003 YANG TERDIRI DARI KETUA Drs. HABIR PONULELE, MM, DIBANTU 3 ORANG WAKIL KETUA DAN SEKRETARIS NURZAIN, SH DIBANTU 3 ORANG WAKIL SERTA BEBERAPA BIDANG.
- SK BUPATI DONGGALA NOMOR : 188.45/0437/BAG.PEM TANGGAL 11 SEPTEMBER 2003.
- MEMORANDUM DPRD KABUPATEN DONGGALA NOMOR 2 TAHUN 2003 TANGGAL 29 OKTOBER 2003.
BERKAT RAHMAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA
ESA MAKA KABUPATEN SIGI TELAH SYAH MENJADI SEBUAH KABUPATEN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2008 TANGGAL 21 JULI 2008.
DAN PADA TANGGAL 15 JANUARI 2009 MENTERI
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MELANTIK PENJABAT BUPATI SIGI YANG
PERTAMA Drs. HIDAYAT, Msi , DENGAN 4 (EMPAT) TUGAS POKOK :
- MEMBENTUK KELEMBAGAAN / ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.
- PENATAAN DAN MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN.
- MEMFASILITASI TERBENTUKNYA DPRD.
- MEMFASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILUKADA.
DIMASA PEMERINTAHAN KABUPATEN SIGI YANG
DIPIMPIN OLEH PENJABAT BUPATI Drs. HIDAYAT, MSi, RODA PEMERINTAHAN
SECARA EFEKTIF DIMULAI PADA TANGGAL 11 MEI 2009, YAKNI DITANDAI DENGAN
DILANTIKNYA PEJABAT KEPALA SKPD KABUPATEN SIGI.
PENJABAT BUPATI Drs. HIDAYAT, MSi
BERAKHIR PADA TANGGAL 15 JANUARI 2010, SELANJUTNYA Drs. SUTRISNO N
SEMBIRING DILANTIK OLEH GUBERNUR SULAWESI TENGAH PADA TANGGAL 15 JANUARI
2010 MELANJUTKAN TUGAS POKOK TERSEBUT YAKNI ANTARA LAIN :
- DILANTIKNYA KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIGI PADA TANGGAL, 25 PEBRUARI 2010.
- DILANTIKNYA KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SIGI PADA TANGGAL........... MARET 2010
- MEMFASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILU KADAKABUPATEN SIGI YAKNI.
- DILANTIKNYA SEKRETARIS KPU BERSAMA PEJABAT SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIGI PADA TANGGAL 10 PEBRUARI 2010.
- TERBENTUKNYA SEKRETARIAT DAN PANWASLU KABUPATEN SIGI.
- TERBENTUKNYA PANITIA SELEKSI
ANGGOTA KPU KABUPATEN SIGI DI UPAYAKAN PELANTIKANNYA PADA BULAN AGUSTUS
2010, UNTUK SELANJUTNYA KPU KABUPATEN SIGI AKAN MENGAMBIL ALIH DAN
MELANJUTKAN TAHAPAN PEMILUKADA FOTING DAY PADA TANGGAL 16 SEPTEMBER 2010
SERTA TAHAPAN, TUGAS DAN FUNGSI KPU SELANJUTNYA.
- LAHIRNYA PERATURAN DAERAH MASING-MASING SBB:
* PERDA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG HARI JADI KABUPATEN SIGI HARI INI KITA PERINGATI.
* PERDA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG LEMABAG DAERAH YANG HARI INI LOUNCING / PEMBUKAAN SELUBUNG LAMBANG DAERAH
* TELAH DISETUJUINYA OLEH DPRD
KABUPATEN SIGI 5 PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN DAN 10 PERDA
LAINNYA YANG AKAN SEGERA DILEMBAR DAERAHKAN, SERTA MENYUSUL BEBERAPA
RAPERDA YANG AKAN DI AJUKAN KE DPRD KABUPATEN SIGI.
PENUTUP
DALAM URAIAN SINGKAT
SEJARAH KABUPATEN SIGI TERSEBUT DI YAKINI MASIH JAUH DARI KESEMPURNAAN
MASIH BANYAK HAL-HAL YANG BELUM DI TULIS TERUTAMA BERKENAAN DENGAN
PELAKSANAAN PROSES PERJUANGAN PEMEKARAN MAUPUN DALAM PELAKSANAAN RODA
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN.
SEKIAN TERIMAH KASIH .
PENYUSUN.
- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KAB.DONGGALA
- ANGGOTA : 1. KABAG. PEMERINTAHAN
- KABAG. HUKUM DAN ORTAL
- KABAG. HUMAS DAN PROTOKOL
۞
Ψ§ΩΨΩ
Ψ―
ΩΩΩ
Ψ±Ψ¨ّ
Ψ§ΩΨΉٰΩΩ
ΩΩ
۞
-----------------------------------------------------------------------
0 comment:
Post a Comment